Office
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Muhammad Hafidzul Fikri
17 November, 2022
Harta bersama dalam suatu pernikahan ialah harta yang didapat dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari mereka dalam hubungan perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
Muhammad Hafidzul Fikri
17 Oktober, 2022
Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada sehingga mengakibatkan aktiva seperti aset dan pasiva seperti utang. Perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 ayat 9 UU PT.
Aghnia Maurizka Prameswari
16 September, 2022
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, keadaan ini juga diiringi oleh beberapa dampak negatif yang menimpa masyarakat Indonesia termasuk Pemerintah. Salah satunya ialah ancaman terhadap hak atas privasi pada data pribadi karena maraknya terjadi pencurian data.
Muhammad Hafidzul Fikri
11 November, 2022
Pengertian obstruction of justice
Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.
Muhammad Hafidzul Fikri
17 Oktober, 2022
Jual beli merupakan kegiatan rutinitas manusia, namun akibat perkembangan teknologi yang semakin maju jual beli pun mengalami perubahan dimana sekarang ini telah ada jual beli secara online melalui beberapa marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.ID dsb yang membuat kemudahan bagi para pelaku jual-beli.
Aghnia Maurizka Prameswari
02 September, 2022
Seorang pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
Muhammad Hafidzul Fikri
03 November, 2022
Undang-undang nomor 3 tahun 2022 merupakan dasar hukum bagi pemindahan ibu kota negara (“UU IKN”). Dalam UU IKN ini terdapat 11 BAB pembahasan yang mengatur hal-hal pokok Mulai dari pembentukan, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan khusus, pemindahan kedudukan lembaga negara, hingga pendanaan dan pengelolaan anggaran.
Aghnia Maurizka Prameswari
30 September, 2022
Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of ReasonPenentuan apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar hukum dalam persaingan usaha dapat dinilai dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Pengaturan hukum persaingan usaha tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perlaku bisnis yang anti persaingan, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan efisien dalam melakukan kegiatan ekonomi, juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.
Aghnia Maurizka Prameswari
25 August, 2022
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.