Office
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Aghnia Maurizka Prameswari
Status tersangka ditetapkan apabila terdapat seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Apabila terdapat bukti permulaan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan didasari oleh Undang-Undang (UU). UU yang mengatur terkait kewenangan MK ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”).
Rahmannisa Fadhilah
Sebuah perjanjian dapat terbentuk dengan telah dicapainya kesepakatan atau kata sepakat atas suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak, namun apakah dengan tercapainya kesepakatan dari para pihak menandakan perjanjian tersebut telah sah di mata hukum?
Mengenai syarat sah perjanjian dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 1320 BW,
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
Aghnia Maurizka Prameswari
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun apa itu MKMK dan bagaimana kewenangannya?
Rahmannisa Fadhilah
Terdapat banyak cara untuk mengembangkan bisnis salah satunya dengan cara yang dikenal dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Beberapa alasan perusahaan menggunakan opsi ini untuk meningkatkan market share, efisiensi perusahaan, juga sebagai peningkatan sinergi. Perlu diketahui bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan tiga hal yang berbeda. Ketiga hal ini mempunyai persamaan pada objek yang dituju yaitu badan usaha, dimana terdapat kemungkinan aksi korporasi ini terjadi pada dua atau lebih badan usaha yang kemudian bergabung menjadi satu badan usaha, atau melebur menjadi satu badan usaha baru, atau pengendalian atas badan usaha berubah kepada badan usaha lain.
Rahmannisa Fadhilah
Air travel using airplane is the main choice for passengers who want to travel long distances and requires a relatively short time compared to other types of transportation, but it is not uncommon to encounter problems with this mode of transportation, namely delays or postponements.
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan didasari oleh Undang-Undang (UU). UU yang mengatur terkait kewenangan MK ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”).
Rahmannisa Fadhilah
Dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam hubungan karya kreatif kita kerap menjumpai suatu tanda CC, simbol CC merupakan salah satu lisensi yang dapat diterapkan pada karya artistik. Pada kesempatan ini akan berfokuskan pada lisensi yang dapat disematkan dalam Stock Photography atau Stock Photo.
Definisi dari Stock Photo adalah foto yang dilisensikan untuk tujuan komersial. Biasanya, agensi pemasaran dan orang yang membutuhkan foto untuk desain grafis akan menggunakannya untuk menambah kepribadian dan kegembiraan pada sebuah gambar — tanpa harus melakukan pemotretan sendiri.
Rahmannisa Fadhilah
Pendaftaran internasional merek dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. Sistem madrid merupakan mekanisme administratif yang ditujukan untuk memperoleh pelindungan merek di banyak negara. Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan permohonan, Cukup dengan satu permohonan, satu bahasa, dan satu mata uang yang telah ditentukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).